AMP Serukan Demo Damai Tuntut PT. Freeport Indonesia Ditutup

Sabtu 2015-01-31 23:16:15

YOGYAKARTA, SUARAPAPUA.com — Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Yogyakarta, berencana gelar aksi damai, pada Senin, 2 Februari 2015, menuntut pemerintah menutup PT Freeport Indonesia, dan sejumlah perusahaan asing yang beroperasi di tanah Papua.

“Sejarah Papua Barat adalah sejarah yang dimanipulasi oleh kepentingan-kepentingan ekonomi politik imperialisme Amerika Serikat, yang akhirnya mendorong Indonesia untuk melakukan aneksasi atas Papua Barat melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera),” tulis AMP lewat seruan tertulis yang dikirim ke suarapapua.com, Sabtu (31/1/2015) malam.

 

AMP juga mengatakan, di tengah situasi teror, intimidasi, penahanan, penembakan bahkan pembunuhan terhadap rakyat Papua Barat, pemerintah kolonial Indonesia dan imperialisme Amerika Serikat masih terus melakukan pembahasan perpanjangan kontrak PT. Freeport tanpa persetujuan dari rakyat Papua Barat.

 

“Melihat semua kompleksitas semua persoalan di Papua Barat saat ini, dimana belum ada lagi pengakuan terhadap hak-hak demokratis rakyat Papua Barat, maka dengan kehadiran PT. Freeport milik imperialisme Amerika Serikat merupakan dalang kejahatan terhadap rakyat Papua Barat,” tulis AMP. (Baca: Gubernur Papua Ancam Usir Freeport Jika Tetap Bangun Smelter di Gresik)

 

“Dengan demikian, kondisi Papua dari dahulu hingga hari ini dan sampai saat ini belum juga berubah dengan kehadirannya para kapitalis-kapitalis yang mau menghancurkan bumi Papua secara tersistematis,” kata AMP. (Baca: Gubernur Papua: Freeport Silakan Angkat Kaki dari Papua!)

 

AMP juga mengatakan, aksi yang digelar bertujuan menuntut rezim Jokowi-JK untuk segera, menutup dan menghentikan aktivitas eksploitasi semua perusahaan Multy National Coorporation (MNC) milik negara-negara imperialis di tanah Papua.

 

Juga Indonesia diminta menarik Militer Indonesia (TNI/Polri), baik Organik maupun Non-Organik dari seluruh Tanah Papua Barat. (Baca: Beri Kelonggaran Kepada Freeport, Menteri ESDM Diminta Mundur)

 

“Segera berikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi Rakyat Papua Barat,” tegas AMP. (Baca: DAD Paniai: PT Freeport Harus Libatkan Masyarakat Adat Pemilik Hak Ulayat)

 

Editor: Oktovianus Pogau

 

MIKE