Gubernur Papua: Freeport Silakan Angkat Kaki dari Papua!

Sabtu 2015-01-31 02:49:45

JAKARTA, SUARAPAPUA.com — Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, mempersilakan Freeport untuk tinggalkan Papua jika tidak membangun smelter di Papua seperti tuntutan seantero masyarakat Papua.

“Semua elemen Papua menolak smelter dibangun di Gresik. Papua ini bagian dari NKRI. Saya didampingi bupati-bupati di Papua bertemu presiden. Kita sepakat menolak smelter dibangun di Gresik,” kata Lukas usai bertemu Presiden Joko Widodo, Jumat malam.

 

Warga Papua, kata Lukas, juga mempertanyakan alasan presiden mengizinkan Freeport membangun smelter di Gresik dibanding di Papua. (Baca: Gubernur Papua Ancam Usir Freeport Jika Tetap Bangun Smelter di Gresik).

 

Ia menyatakan, jika tak dibangun di Papua, Freeport diminta keluar dari wilayah bumi Cenderawasih. (Baca: Ini Komentar Tokoh Adat Papua Terkait Perpanjangan Izin Kontrak Freeport Indonesia).

 

Ia menegaskan jika dibangun di Papua, seluruh ekonomi masyarakatnya akan lebih merata dan meningkatkan masyarakat Papua. (Baca: DAD Paniai: PT Freeport Harus Libatkan Masyarakat Adat Pemilik Hak Ulayat).

 

“Kalau tak membangun di Papua, silakan keluar dari Papua. Seluruh sumber daya alam di Papua hutan, ikan, tambang untuk kesejahteraan Papua. Wajib hukumnya bangun di Papua,” tegas Lukas.

 

Lukas mengaku presiden menyambut baik pendapat-pendapat yang disampaikannya bersama para bupati tersebut dan berjanji akan memanggil Freeport kembali. (Baca: Beri Kelonggaran Kepada Freeport, Menteri ESDM Diminta Mundur).

 

Sementara itu, Deklarator Asosiasi Pertambangan Rakyat di Tanah Papua (ASPRATAPA), John NR Gobai mengatakan, aturan yang dibuat pemerintah seharusnya melayani orang Papua, bukan investor yang datang mengambil kekayaan orang Papua secara cuma-cuma. (Baca: Menggagas Wilayah Pertambangan Rakyat di Areal PT FI).

 

“Peraturan dibuat untuk melindungi dan melayani rakyat Papua. UU Otsus ada untuk pemerintah provinsi Papua dan Pemkab di Papua melayani orang Papua, bukan investor yang datang mengambil kekayaan orang Papua secara cuma-cuma seperti Freeport,” ungkap Gobai, kepada suarapapua.com, Minggu (25/1/2015).

 

Gobai juga mengatakan, pertambangan harus menjadi berkat bagi orang Papua, bukan investor. Pertambangan di Papua haruslah dikerjakan mayoritas oleh orang Papua, agar mereka mandiri sejahtera untuk memasuki peradaban baru. (Baca: Mantan Wakil Kepala BIN Jadi Bos Baru Freeport Indonesia).

 

“Freeport harus memberikan manfaat kepada orang Papua, kalau tidak silakan tinggalkan Papua, kami mendukung pernyataan Gubernur Papua,” ujar Gobai.

 

OKTOVIANUS POGAU