ArsipBeri Kelonggaran Kepada Freeport, Menteri ESDM Diminta Mundur

Beri Kelonggaran Kepada Freeport, Menteri ESDM Diminta Mundur

Sabtu 2015-01-31 02:08:30

JAKARTA, SUARAPAPUA.com — Langkah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang memberikan kelonggaran kepada PT Freeport Indonesia untuk membangun smelter di Gresik, dikecam banyak kalangan.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES), Erwin Usman, mengatakan, pemerintah seharusnya lebih mengedepankan konstitusi sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 agar kekayaan alam dalam negeri diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat.

 

Bukan, dengan terus memberi kelonggaran ketika perusahaan asing enggan mengikuti aturan sesuai yang tercantum di UU Minerba. (Baca: Gubernur Papua Ancam Usir Freeport Jika Tetap Bangun Smelter di Gresik).

 

“Ada baiknya, Menteri ESDM Sudirman Said ini dicopot. Karena sudah terbukti dia tidak bisa mengurusi sektor energi di tanah air ini. Malah memberi kelonggaran pada pihak asing," kata Erwin, dilansir JPNN.com, di Jakarta, Jumat (30/1/2015). (Baca: Diguyur Rp 1,6 Milyar, Pemerintah Batal Izinkan Ekspor PT Freeport Indonesia)

 

Erwin juga mempertanyakan sikap Sudirman. Pasalnya, sejak awal Sudirman sudah mengungkapkan kekecewaannya kepada Freeport yang tak kunjung memberi kepastian soal smelter, bahkan Sudirman juga sempat mengancam akan mencabut izin ekspor konsentrat Freeport.

 

Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Perubahan sikap Sudirman, kata dia, mulai berubah ditengarai setelah bertemu bos besar Freeport James R Moffet yang datang ke Indonesia. (Baca: DAD Paniai: PT Freeport Harus Libatkan Masyarakat Adat Pemilik Hak Ulayat).

 

“Seperti yang banyak diberitakan media, mereka berunding selama hampir 8 jam, yang kemudian lahirlah perpanjangan pembahasan MoU. Copot saja Sudirman, toh dia terbukti bisa diintervensi seperti itu. Ini jelas kejahatan, copot saja,” tegas Erwin. (Baca: Ini Komentar Tokoh Adat Papua Terkait Perpanjangan Izin Kontrak Freeport Indonesia)

 

Sementara itu, Aktivis Koalisi Anti Utang (KAU) Kusfiardi menyatakan, sebagai bentuk ketegasan, maka dibutuhkan standing poin dari seorang presiden terkait persoalan Freeport ini.

 

Ia juga setuju untuk mendesak presiden agar mencopot Sudirman Said. (Baca: Enembe: Freeport Tidak Serius Menangani Masalah di Papua)

 

“Sebelum dicopot menterinya, presiden harus atur persoalan Freeport agar sejalan dengan amanat pasal 33 UUD 1945. Pemerintah juga harus menyatakan bahwa siap mengambil alih Freeport.” (Baca: Menggagas Wilayah Pertambangan Rakyat di Areal PT FI)

 

“Aparat penegak hukum harus mengusut dan memeriksa semua pihak-pihak yang membiarkan bangsa kita dirampok. Sehingga sekalipun menteri tadi dicopot, maka yang hadir kembali akan menjalankan UU dengan benar,” tandasnya.

 

OKTOVIANUS POGAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

FIFA Akan Mempromosikan Hubungan ‘non-partisan, non-politik’ Antara Fiji dan Indonesia

0
"Asosiasi Persahabatan Fiji-Indonesia menyambut baik kolaborasi dan dukungan dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, cendekiawan, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait," tambahnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.