ArsipEnembe: Freeport Tidak Serius Menangani Masalah di Papua

Enembe: Freeport Tidak Serius Menangani Masalah di Papua

Minggu 2015-01-25 02:17:15

JAKARTA, SUARAPAPUA.com — Gubernur Papua, Lukas Enembe melayangkan protes keras kepada PT. Freeport Indonesia atas kebijakan membangun smelter yang dinilai salah sasaran. Bukan membangun di Papua sebagai tempat eksplorasi, malah akan mendirikan smelter Gresik, Jawa Timur dengan berbagai kepentingan.

“Menolak keras rencana Freeport untuk membangun smelter di luar Papua,” ujar Enembe dalam keterangan pers di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (23/1/2015) seperti dikutip dari jpnn.com.

 

Enembe menyatakan, pembangunan smelter merupakan amanat Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba). Berdasar UU itu, perusahaan eksplorasi diwajibkan membangun smelter sebagai bagian dari kebijakan pengembangan industri hilir.

 

“Freeport tidak memiliki itikad baik untuk membangun integrasi industri pengolahan di tanah Papua,” ujarnya.
 

Menurut Enembe, Pemerintah Provinsi Papua memiliki posisi mendasar atas pembangunan smelter Freeport. Dengan membangun smelter, Freeport diharapkan bisa membangkitkan kawasan potensial di Papua, mengentaskan kemiskinan di Papua, membuka lapangan kerja, dan menguatkan kapasitas fiskal di Papua.

“Sejak Freeport masuk di tanah Papua pada 1967 atas kepentingan, investasi Freeport-McMoran tidak serius. Sangat rendah kontribusi dalam kapasitas fiskal daerah.”

 

“Perlu diingat, UU Minerba dibentuk sejak 2009. Selama ini, Freeport tidak pernah mau bergerak,” tegas Enembe.

 

MIKAEL KUDIAI

Terkini

Populer Minggu Ini:

Ribuan Data Pencaker Diserahkan, Pemprov PBD Pastikan Kuota OAP 80 Persen

0
“Jadi tidak semua Gubernur bisa menjawab semua itu, karena punya otonomi masing-masing. Kabupaten/Kota punya otonomi begitu juga dengan provinsi juga punya otonomi. Saya hanya bertanggung jawab untuk formasi yang ada di provinsi. Maka ini yang harus dibicarakan supaya apa yang disampaikan ini bisa menjadi perhatian kita untuk kita tindaklanjuti. Dan pastinya dalam Rakor Forkopimda kemarin kita juga sudah bicarakan dan sepakat tentang isu penerimaan ASN ini,” ujarnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.