DPR RI: Penolakan Kedatangan Jokowi di Papua dari Pimpinan Gereja Cukup Beralasan

Sabtu 2014-12-13 14:51:45

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPR RI), Saleh Daulay, menilai penolakan kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri perayaan Natal di Papua oleh para pimpinan Gereja karena sedang berduka atas insiden penembakan di Paniai cukup beralasan.

Dilansir dari jpnn.com, Daulay juga mengatakan, dibalik sikap penolakan itu, ada tuntutan agar kasus-kasus kekerasan dengan korban warga Papua segera dituntaskan, salah satunya yang terbaru di Paniai karena diduga melibatkan aparat.

 

"Mereka meminta agar pesan damai ditunjukkan dengan sikap Presiden Jokowi yang mau memberikan perhatian agar kedamaian dan ketenangan bisa terwujud di Papua. Tuntutan itu saya kira sangat serius," kata Saleh, Sabtu (13/12/2014).

 

Karena itu, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyarankan Presiden perlu mengambil sikap guna mengungkap kasus kekerasan yang mereka tuntut dengan membentuk tim investigasi independen.

 

Dengan begitu, masyarakat Papua melihat ada keinginan serius untuk mengungkap dalang dan motif di balik kekerasan yang terjadi.

 

"Kalau mau tetap datang ke Papua, Presiden Jokowi diharapkan membawa pesan damai berupa terbentuknya tim investigasi tadi. Selain itu, presiden Jokowi juga perlu berjanji untuk memberikan hukuman bagi siapa saja yang terbukti bersalah,” katanya. (Baca: Aparat TNI/Polri Tembak Mati Empat Warga Sipil di Kabupaten Paniai)

 

Sebelumnya, sejumlah pimpinan gereja menolak kedatangan Presiden Jokowi, saat memberikan keterangan pers di P3W, Padang Bulan, Jayapura, Papua, Kamis (11/12/2014).

 

“Jokowi sama saja dengan presiden-presiden terdahulu, datang satu hari natal, tapi kekerasan jalan terus, yang kami minta Jokowi buat kebijakan yang benar-benar menyentuh hati orang Papua,” kata Benny Giay, ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Papua. (Baca: Lagi, Satu Warga Paniai Tewas Ditembak TNI/Polri; Korban Jadi Lima Orang)

 

Menurut pendeta senior di lingkungan Gereja Kristen Injili (GKI) Papua, Pdt. Selvi Titihalawa, bahwa alasan gereja menolak kedatangan Presiden Jokowi karena Negara belum mengambil tindakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan aparat keamanan yang melakukan pembantaian terhadap enam warga sipil di Paniai. (Baca: Kado Natal Jokowi-JK untuk Papua, 5 Warga Paniai Tewas Ditembak TNI/Polri).

 

“Semula kami tidak menolak kedatangan Presiden Jokowi, dan kami yakin dia akan melakukan banyak hal untuk Papua, tapi melihat situasi Paniai yang mencekam karena enam warga sipil dibantai, kami kira Jokowi tidak perlu datang merayakan natal di Papua,” tegasnya. (Baca: Mahasiswa Tolak Kedatangan Presiden Jokowi Ke Papua).

 

Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP), Pdt. Socratez Sofyan Yoman menambahkan, menciptakan konflik di tanah Papua, termasuk peristiwa pembantaian di Paniai adalah strategi aparat keamanan untuk menciptakan konflik menjelang kedatangan Jokowi. (Baca: Gempar-R Akan Gelar Aksi 16 Desember Tolak Kedatangan Jokowi).

 

“Ini biasa, kalau ada pejabat Negara mau datang, harus ada konflik, agar aparat keamanan ditambah, kemudian dana keamanan bisa mengalir ke aparat keamanan. Kami menyesalkan pendekatan keamanan yang terus digunakan pemerintah,” tegas Yoman. (Baca: Mama-mama Papua: "Kami Lahirkan Anak-anak Bukan untuk Dibantai TNI/Polri")

 

Lanjut Yoman, peristiwa di Paniai jelas-jelas dilakukan oleh aparat Negara, karena itu diharapkan tidak terus menuduh Organisasi Papua Merdeka (OPM) tanpa bukti yang jelas. (Baca: Presiden Jokowi Diminta Bertanggung Jawab atas Tewasnya 5 Warga Sipil di Paniai).

 

“Selama ini OPM berjuang untuk Papua Merdeka, bukan berjuang untuk membunuh warga sipil, saya kira Negara harus bertanggung jawab, dan merupakan pembohongan publik kalau ada OPM yang membunuh enam warga sipil,” kata Yoman.

 

Editor: Oktovianus Pogau

 

MIKAEL KUDIAI